BLT Tak Tepat Sasaran, Wabup Lumajang Tegaskan Masyarakat Boleh Protes

Memontum Lumajang – Wakil Bupati Lumajang, Ir Indah Amperawati M.Si menyampaikan agar Kepala Desa berlaku adil dan transparan dalam melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati saat meninjau langsung proses penyaluran di Desa Wonorejo, Kedungjajang, Senin (4/5/2020) pagi.

Wabup juga menyampaikan bahwa masyarakat saat ini bisa memantau langsung data penerima bantuan sosial dari pemerintah, baik bantuan PKH, BPNT, Ngeramut Tonggo maupun BLT Dana Desa. Data penerima bantuan sudah dipampang di Balai Desa setempat.

“Data penerima ini murni dari desa, dari musyawarah desa, maka pemerintah desa harus adil, kepala desa bersikaplah yang adil, tidak boleh pendukungnya saja, kalau ada data ternyata orang mampu dapat, langsung protes saja ke Pak Inggi. Semua masyarakat boleh protes, boleh mengkritisi data yang tidak transparan,” tegas Bunda.

Besaran anggaran masing-masing desa dilihat dari total alokasi dana desa yang didapatnya. Jika desa memiliki anggaran dana desa di bawah Rp 800 juta maka 25% dimanfaatkan sebagai BLT dana desa. Sedangkan yang anggarannya Rp 800 juta-Rp 1,2 miliar maka besarannya 30% untuk BLT dana desa, sedangkan yang anggarannya di atas Rp 1,2 miliar besarannya 35%.

Pada kesempatan itu, selain ke Desa Wonorejo, Bunda Indah juga berkesempatan meninjau ke Desa Pandansari, Kedungjajang. Di Desa Wonorejo tercatat ada 66 KK yang menerima BLT Dana Desa dan di Desa Pandansari 93 KK. “Harus dimaksimalkan, nanti cari lagi siapa masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” pungkas Bunda Indah. (adi/yan)