Lumajang
Monev Center for Prevention, KPK Tekankan Pemkab Lumajang Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi
Memontum Lumajang – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Atas Capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 di Ruang Nararya Kirana Lantai III Kantor Bupati Lumajang, Kamis (24/11/2022) tadi. Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang beserta asisten dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Dalam sambutannya, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang menginisiasi banyak inovasi yang itu bisa menjadi percepatan pelayanan. Di sisi yang lain, juga sebagai kontrol transparansi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
Lebih lanjut disampaikan, terkait pendapatan daerah, Kabupaten Lumajang juga mempunyai potensi pendapatan yang bisa dioptimalkan hingga menjadi daerah yang mandiri dalam pendapatan. Dengan begitu, diharapkan nantinya program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat, semakin bisa dioptimalkan.
Baca juga :
- Buka Gerakan Belanja Sayuran di Lahan Petani, Pj Bupati Lumajang Targetkan Peningkatan Harga Jual Sayur
- Dinsos Lumajang Bakal Gulirkan BLT DBHCHT untuk 5.685 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau
- DPRD Lumajang Ingatkan Tim Sukses Pilkada Lumajang 2024 Turut Partisipasi Jaga Kondusifitas
- DPRD Lumajang Lakukan Penetapan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi
- Jaga Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, Pemkab Lumajang Gencarkan Operasi Pasar
“Soal pendapatan, Kabupaten Lumajang mempunyai potensi. Pengelolaan pajak daerah bisa kita optimalkan dengan sesungguhnya, hingga program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat bisa dioptimalkan,” ujar Cak Thoriq.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada tim monitoring evaluasi Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, yang terus memberikan perhatian dan dorongan kepada Pemda Kabupaten Lumajang.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Direktorat III Korsup KPK RI, Ahmad Mubarok, menjelaskan bahwa MCP merupakan sistem yang menjadi tolak ukur bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan. “Kalau saya lihat, Kabupaten Lumajang ini sudah bagus dan mempunyai komitmen sangat baik. Intinya, monitoring ini bagaimana agar pemerintahan itu transparan, akuntabel dan bebas korupsi,” jelasnya.
Dirinya juga berpesan, agar saling bekerja sama melengkapi data untuk dimasukan dalam MCP. Hal tersebut, sangat diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (kom/adi/sit)
- Lumajang4 minggu
KPU Lumajang Sampaikan Jadwal untuk Pendaftaran Cabup dan Cawabup 2024
- Lumajang4 minggu
Tingkatkan Literasi dan Inklusi, OJK Beri Edukasi Keuangan ke Pelajar SD di Lumajang
- Lumajang3 minggu
Dikawal Ribuan Massa, Paslon Bunda Indah-Yudha Adji Kusuma Mendaftar ke KPU Lumajang
- Lumajang4 minggu
Sekda Agus Triyono Lantik Mustajib sebagai Kepala DPMPTSP Lumajang
- Lumajang4 minggu
50 Anggota DPRD Lumajang Dilantik, Satu Orang Anggota Tak Hadir
- Lumajang4 minggu
Audiensi bersama Pemenang Lomba Olimpiade Nasional, Pj Bupati Lumajang Beri Motivasi dan Uang Pembinaan
- Lumajang4 minggu
Pj Bupati Lumajang Rotasi Sejumlah Kepala Dinas
- Lumajang4 minggu
Seminar Strategi Eliminasi TBC, Sekda Lumajang Minta Nakes Kian Proaktif Edukasi Masyarakat