5.606 Buruh Tembakau di Lumajang Dicover BPJS Ketenagakerjaan dari Alokasi Rp 732 Juta

Memontum Lumajang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan untuk buruh tembakau melalui program perlindungan sosial yang konkret. Bahkan tahun ini, sebesar Rp 732,21 juta, dialokasikan untuk membiayai BPJS Ketenagakerjaan atau bagi 5.606 buruh tembakau, guna memastikan hak-hak mereka terlindungi dan kerentanan sosial berkurang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang, Subechan, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar administratif. Melainkan diberikan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di sisi buruh.

“Dengan jaminan sosial ini, buruh tembakau bekerja dengan rasa aman, mengetahui bahwa risiko kecelakaan, kesehatan dan masa depan mereka tercover. Ini mengurangi kerentanan sosial sekaligus meningkatkan produktivitas,” ujarnya, Selasa (23/09/2025) tadi.

BPJS Ketenagakerjaan, tambahnya, memberikan perlindungan menyeluruh. Mulai dari kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga santunan kematian.

Baca juga :

Perlindungan ini, ujarnya, dirancang untuk menciptakan ekosistem kerja yang aman dan berkelanjutan, di mana buruh dapat fokus meningkatkan keterampilan dan pendapatan tanpa khawatir risiko ekonomi dan sosial.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menekankan bahwa perlindungan sosial adalah strategi pembangunan manusia yang menyentuh keseharian masyarakat. “Kami hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung buruh. Jaminan sosial adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” katanya.

Program ini, ujarnya, juga menjadi bukti bahwa dana publik dapat dialokasikan tepat sasaran, menyasar kelompok pekerja yang paling rentan. Dengan pendekatan ini, Pemkab Lumajang memperkuat kepastian ekonomi, keamanan sosial dan kesejahteraan buruh tembakau, sekaligus menegaskan tanggung jawab negara untuk hadir di tengah masyarakat.

Dengan langkah ini, buruh tembakau tidak hanya memperoleh penghasilan, tetapi juga kepastian perlindungan yang nyata. Sehingga, mereka dan keluarga dapat bekerja dan hidup dengan lebih aman, produktif dan sejahtera. (kom/adi/sit)