Rapat Paripurna DPRD Lumajang Bahas Jawaban Eksekutif Atas RAPBD Tahun Anggaran 2026

Lumajang Memontum – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna II (Lanjutan) dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Senin (13/10/2025) tadi. Rapat paripurna itu, dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lumajang, Solikin dan dihadiri Bupati Lumajang, Indah Amperawati, serta Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, Forkopimda, Sekretaris Daerah hingga Kepala OPD dan Camat se-Kabupaten Lumajang.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Solikin menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian penting dalam tahapan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Dirinya menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif, untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Selanjutnya, Bupati Indah menyampaikan bahwa Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lumajang. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa kondisi fiskal Kabupaten Lumajang saat ini menghadapi tantangan akibat menurunnya alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, yang berdampak pada kemampuan daerah dalam mendanai berbagai program pembangunan.

Meski demikian, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap berkomitmen untuk memprioritaskan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Seperti gaji ASN, P3K, serta penyediaan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Baca juga :

Lebih lanjut bupati memaparkan, langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal, antara lain melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja dan penguatan digitalisasi sistem keuangan daerah melalui program e-TAPAK dan e-SPTPD. Selain itu, Pemkab Lumajang juga terus memperkuat peran BUMD dan sektor pariwisata agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bunda Indah menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari prioritas nasional. Pemerintah Kabupaten Lumajang berperan aktif dalam koordinasi pelaksanaan, pendataan penerima manfaat, serta pengawasan mutu makanan melalui pembentukan Satgas MBG, dengan melibatkan OPD terkait, sekolah, dan masyarakat untuk menjamin mutu serta keamanan pangan bagi para siswa.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lumajang, Mas Yudha Adji Kusuma, turut mendampingi dan menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Sebagai penutup, Bunda Indah Amperawati menyampaikan pesan agar seluruh pihak terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Lumajang. “Kami menyadari bahwa tantangan fiskal yang dihadapi tidak ringan. Namun dengan kerja sama antara legislatif, eksekutif dan seluruh elemen masyarakat, kami yakin Lumajang mampu terus tumbuh dan menghadirkan pembangunan yang berkeadilan bagi semua,” ujar Bunda Indah.

Menutup rapat paripurna, Wakil Ketua II DPRD menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati atas penjelasan yang komprehensif dan solutif. Dirinya berharap, hasil pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat Lumajang. (adi/sit)