Antisipasi Kebocoran Pajak Pasir, Ketua Komisi C DPRD Lumajang Siapkan Pengawasan dan Koordinasi Aktif

Memontum Lumajang – Untuk mengantisipasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penambangan pasir, beberapa langkah maju akan dilakukan DPRD Lumajang. Salah satunya, seperti yang disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, H Suwarno, yang akan lebih intens melakukan komunikasi dengan dinas terkait dan Satgas Pertambangan Pasir.

“Untuk menekan angka kebocoran Pajak Galian C, kami akan berkomunikasi dan koordinasi aktif serta continue dengan dinas terkait dan Satgas Pasir,” ungkapnya, kepada Memontum.com, Minggu (19/03/2023) tadi.

Suwarno berharap, melalui langkah itu diharapkan seperti peredaran Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), bisa betul-betul diawasi dengan baik. Sehingga, tingkat kebocoran bisa diminimalisir seefektif mungkin.

“Terutama, kita minta untuk SKAB konsepnya harus jelas. Semisal, SKAB itu keluarnya di hulu tambang dan stockpile terpadu saja,” tegasnya.

Baca juga :

• Pastikan Kondisi Warga Aman dan Sehat, Pj Bupati Lumajang Tinjau Lokasi Banjir di Dusun Banter
• Menuju Pilkada Lumajang, Ini Kata Kyai: Saatnya Pilih Pemimpin Peduli dan Membawa Solusi
• Buka Forum Koordinasi SPBE, Pj Bupati Lumajang Dorong Akselerasi Pemerintahan Digital
• Pj Bupati Lumajang Terima Lencana Hasta Brata Surya Majapahit Kategori Emas
• Bunda Indah-Mas Yudha Tampil Ciamik di Momen Debat Publik Kedua Pilkada Lumajang

Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, hal yang selama ini menjadi kendala dalam pencapaian target pajak dari sektor pertambangan pasir, salah satunya adalah kesemrawutan yang terjadi pada peredaran SKAB. “Kalau kita perhatikan sekarang, SKAB itu dikeluarkan secara semrawut tanpa konsep yang matang. Sehingga, potensi bocornya pajak masih sangat besar,” ujarnya.

Dari data yang berhasil dihimpun Memontum.com, target PAD dari sektor pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, sejak tahun 2018 lalu hingga 2022, hasilnya belum pernah memenuhi target yang diharapkan. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, dari target PAD Rp 13 miliar lebih, hanya bisa dicapai dengan nilai Rp 9 miliar lebih. Sementara di tahun 2019, dari target Rp 37 miliar hanya tercapai Rp 11 miliar lebih. Pada tahun 2020, dari target Rp 13 miliar ternyata hanya tercapai Rp 7 miliar.

Begitu juga, di tahun 2021, dari target Rp 25 miliar tercapai Rp 10 miliar lebih dan tahun 2022 kemarin yang menargetkan Rp 19 miliar cuma tercapai di angka Rp 15 miliar lebih. (adi/gie)