Bupati Lumajang Sampaikan Verifikasi Data Lapangan Terbaru Korban Akibat Gempa pada BNPB

Memontum Lumajang – Bupati Lumajang sampaikan hasil verifikasi lapangan dampak kerusakan akibat gempa, kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rifai di Balai Desa Kaliuling Tempursari, Jumat (23/04).

Bupati menjelaskan bahwa dari hasil verifikasi lapangan terbaru, total 3.361 rumah dilaporkan rusak, 618 rusak berat, 752 rusak sedang dan yang rusak ringan 1.991 rumah. Jumlah tersebut merupakan data terbaru dari data sebelumnya dilaporkan 2.526 rumah rusak akibat gempa.

“Data yang terbaru adalah 3.361, data ini yang kami pastikan bahwa berdasarkan verifikasi lapangan by name by addres, beserta foto dan lokasinya betul-betul kami pastikan ada, itu yang kami sampaikan kepada BNPB untuk diverifikasi, harapan kami ada percepatan anggaran pemulihan dan rekontruksi  pasca bencana di Lumajang,” jelas bupati.

Baca Juga :

Bupati menjelaskan bahwa verifikasi data dipercepat agar bantuan dari BNPB dapat segera direalisasikan. Bupati menjelaskan bahwa masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat mendapatkan bantuan Rp 50 juta berupa pembangunan rumah, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta tunai melalui swakelola.

“Selama menunggu sebelum realisasi pembiayaan dari BNPB, kami akan melakukan pembangunan hunian layak sementara bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sehingga masyarakat ada tempat tinggal yang layak yang sehat bersama keluarga,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai mengapresiasi kinerja Bupati Lumajang dalam penanganan darurat kebencanaan yang dinilai tanggap. Tidak hanya terkait penyaluran logistik yang dinilai baik, namun juga terkait administrasi dan pendataan rumah terdampak gempa yang dinilai cepat.

“Saya sangat apresiasi hari ini administrasinya data, by name by address ini sudah sangat siap, ini bagian yang luar biasa, sudah lengkap by name by address, lengkap dengan NIK dalam waktu 2 minggu, kurang dari 1 bulan sudah terpenuhi ini sangat bagus sekali, biasanya ini paling cepat datanya dicukupi minimal membutuhkan waktu 1 bulan,” ujarnya.

Rifai berharap proses validasi data segera dapat dirampungkan sehingga penyaluran bantuan dapat segera dilakukan.

“Paling tidak minggu depan prosesnya sudah bisa saya naikkan ke inspektorat jenderal, harapan kami dua minggu dari sekarang hasil dari inspektorat jenderal kami sudah ada di kami, dari hasil itu nanti kami akan kembalikan ke Pak Bupati, hasilnya  bapak lakukan perbaikan kalau tidak ada perbaikan kami akan teruskan ke Kementerian Keuangan, karena menggunakan dana siap pakai di BNPB tetapi tetap restunya di Kementerian Keuangan,” harapnya. (kom/lmj/adi/ed2)