Optimalkan Alokasi DBHCHT 2024, APTI Lumajang Minta Prioritaskan Peningkatan Paska Panen Tembakau

Memontum Lumajang – Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Lumajang, Dewi Wahyono, memberikan masukan positif terkait pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau DBHCHT Tahun 2024, yang diterima Pemkab Lumajang. Masukan yang dimaksud, yakni agar peruntukan dana juga dioptimalkan untuk menyasar pada peningkatan kualitas bahan baku dan pasca panen tembakau.

“Sesuai aturan PMK 215, prosentase 20 persen salah untuk peningkatan kualitas bahan baku dan pasca panen tembakau. Kemudian, juga ada bantuannya adalah pupuk Za dan gudang pengering tembakau di pasca panen. Kalau yang 30 persen, itu di bidang sosial BLT untuk buruh tani tembakau,” katanya, Kamis (26/09/2024) tadi.

Dirinya berharap, dari porsi yang ada tersebut, DBHCHT lebih diprioritaskan untuk gudang pengering tembakau White Burley. “Kenapa gudang pengering, itu karena kemitraan White Burley ini pernah holiday crop atau libur tanam 3 tahun. Sementara, perusahan mitra Burley baru melakukan pembelian lagi mulai 2022. Dari situ, akhirnya banyak gudang petani yang dibongkar dan ada yang sudah rusak karena waktu itu diasumsikan oleh petani mitra tidak akan membeli lagi tembakau White Burley,” terangnya.

Baca juga :

Dari kejadian itu, lanjutnya, sehingga banyak gudang pengering tembakau White Burley masih butuh banyak. Sementara kapasitas untuk satu gudang dengan ukuran 25 meter x 7 meter, hanya bisa menampung maksimal hasil panen 2 hektare.

“Sehingga, kalau petani tidak punya gudang, terus kemudian membuat gudang sendiri, maka petani mengeluarkan dua kali lipat modalnya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi untuk membantu petani tembakau White Burley. Karena, perlu diketahui bahwa tembakau White Burley di Indonesia hanya satu-satunya di Lumajang. Karenanya, keberadaannya ini perlu inyervensi dan harus terus dilestarikan,” paparnya.

Sementara itu, Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, pada momen sebelumnya mengatakan bahwa pada tahun 2024 ini, pemerintah kabupaten akan menyalurkan BLT kepada 5.685 penerima manfaat dengan total dana sekitar Rp 8,5 miliar. Sebelum penyerahan BLT DBHCHT, perlu dilakukan sosialisasi, verifikasi dan validasi data agar bantuan ini tepat guna dan tepat sasaran. Langkah ini, melibatkan kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor. (adi/sit)