Tingkatkan PAD, Pj Bupati Lumajang Tingkatkan Kemajuan dengan Transformasi Digital

Memontum Lumajang – Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, menunjukkan kecepatan dan dedikasinya dalam memajukan Kabupaten Lumajang. Dalam kurun waktu yang singkat, berbagai penghargaan baik tingkat provinsi maupun pusat berhasil diraih untuk Kabupaten Lumajang.

Salah satu strategi yang digunakan Bunda Yuyun-panggilan Pj Bupati Lumajang, adalah dengan melakukan percepatan digitalisasi di berbagai sektor. Mulai dari penggunaan Aplikasi ‘Srikandi’ dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) serta peluncuran aplikasi Lumajang Tuku onlen (Tulen) sebagai upaya untuk mendorong percepatan dan efisiensi program di Kabupaten Lumajang. Inovasi-inovasi digitalisasi ini, disampaikan kepada insan pers saat di Joglo Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Senin (08/01/2024) malam.

“Kita sekarang sudah lebih baik, karena Lumajang sudah termasuk dalam Smart City. Sekarang disposisi, tanda tangan sudah pakai ‘Srikandi’, disposisi maupun TTE tanda tangan elektronik bisa saya lakukan dimana saja,” terang Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

Melalui digitalisasi tersebut, dirinya berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang, dapat meningkat signifikan. “Saya juga sudah minta aplikasi tentang Lumajang Tulen sudah jadi. Nantinya makan-minum, konsumsi, pembelian produk UMKM Lumajang akan kita lewatkan melalui Lumajang Tulen, pajak akan tercover dari situ,” tambah Pj Bupati.

Masih menurut Bunda Yuyun, digitalisasi akan membantu meninggalkan rekam jejak yang jelas, memungkinkan pemerintah setempat untuk memantau perolehan pajak secara lebih efektif. “Transaksi pelaku UMKM yang terdaftar dalam Lumajang Tulen, akan dilakukan melalui BPR Bank Lumajang. Ini akan memberikan dukungan tidak hanya pada UMKM, tetapi juga pada BPR Bank Lumajang sebagai Badan Usaha Milik Daerah,” ungkapnya.

Pj Bupati Lumajang optimis bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, terutama pajak hotel dan restoran melalui aplikasi Lumajang Tulen. Semua transaksi akan terrekam dengan rinci, termasuk besaran pajak yang harus dibayarkan.

Di sisi lain dengan menekankan pentingnya langkah ini dalam membangun transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, maka potensi kebocoran bisa diminimalisir. “Digitalisasi mengurangi potensi kebocoran PAD kita,” tambahnya. (adi/gie)