Warga Lumajang Gelar Aksi di Istana Negara Terkait Aktifitas Penambangan Pasir

Memontum Jakarta – Warga Lumajang yang melakukan aksi jalan kaki ke Istana Negara, guna meminta perhatian atas carut marutnya aktivitas penambangan pasir di Lumajang, akhirnya sampai di Jakarta. Bahkan pada Kamis (13/07/2022) tadi, atau dalam aksi yang bersamaan dengan agenda mingguan setiap Kamis atau yang dikenal dengan kata Kamisan, banyak mendapat dukungan sejumlah aktivis dari Korban Hak Asasi Manusia Indonesia atau yang dikenal dengan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK).

Advokat dan Intelektual Indonesia, Haris Azhar SH MA, yang turut hadir dalam Kamisan tersebut menyoroti kejadian yang ada di Kabupaten Lumajang. Di mana menurutnya,  pemerintah harus hadir dalam hal tersebut. Apalagi, dalam kejadian Semeru (APG, red), ada faktor dari praktek-praktek dari manusia.

Padahal, menurutnya, tambang berizin akan lebih mudah untuk diperiksa dan negara bertanggung jawab untuk penegakan hukum. Serta, menindak aparatur-aparatur dan pejabat yang terlibat.

“Negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum kepada pengusaha tambang. Kejadian ini, memang bencana alam dari atas gunung. Akan tetapi, kejadian tersebut memperburuk keadaan karena ada praktek-praktek dari manusia. Negara harus menindak dan menghukum pada dirinya sendiri. Dalam artian, aparatur-aparatur atau pejabat-pejabat yang ikut mengambil keuntungan dari praktek tambang tersebut,” jelas Haris.

Baca juga :

• Datangi Lokasi Banjir Dusun Banter, Cawabup Mas Yudha Disebut Tanggap dan Peduli Warga
• Undang HPBI Lumajang, Pj Bupati Minta Sosialisasikan Larangan Truk Tambang Lintasi Jalan Gondoruso-Bades
• Pastikan Kondisi Warga Aman dan Sehat, Pj Bupati Lumajang Tinjau Lokasi Banjir di Dusun Banter
• Menuju Pilkada Lumajang, Ini Kata Kyai: Saatnya Pilih Pemimpin Peduli dan Membawa Solusi
• Buka Forum Koordinasi SPBE, Pj Bupati Lumajang Dorong Akselerasi Pemerintahan Digital

Ditambahkannya, perusahaan berizin belum tentu juga ‘sah’ dalam pengelolaan pertambangan. Karena, bisa jadi titik koordinatnya (pengelolaan, red) meluas, teknologi yang tidak tepat, hasil tambang berlebihan dan itu semua ruang-ruang kesalahan yang berakibat fatal.

Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Semeru (PPES), Nur Kholik (39), dalam kesempatan orasinya di depan Istana Negara, berharap untuk kasus Erupsi Semeru, dilakukan pemetaan terkait wilayah-wilayah dampak bencana tersebut. Khususnya, untuk dua dusun yang ada di Dusun Kamarkajang, Desa Sumberwuluh dan Dusun Kampungrenteng. Karena, kuat dugaan adanya kesengajaan yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan materi serta kerusakan lingkungan. 

“Kami berharap, pemerintah pusat memetakan wilayah-wilayah terdampak, khususnya dua dusun di Desa Sumberwuluh. Hal itu, perlu pengkajian data dan keterangan dari masyarakat setempat, sebelum dan sesudah erupsi,” tegasnya. (adi/sit)