Lumajang
Warga Lumajang Gelar Aksi di Istana Negara Terkait Aktifitas Penambangan Pasir
Memontum Jakarta – Warga Lumajang yang melakukan aksi jalan kaki ke Istana Negara, guna meminta perhatian atas carut marutnya aktivitas penambangan pasir di Lumajang, akhirnya sampai di Jakarta. Bahkan pada Kamis (13/07/2022) tadi, atau dalam aksi yang bersamaan dengan agenda mingguan setiap Kamis atau yang dikenal dengan kata Kamisan, banyak mendapat dukungan sejumlah aktivis dari Korban Hak Asasi Manusia Indonesia atau yang dikenal dengan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK).
Advokat dan Intelektual Indonesia, Haris Azhar SH MA, yang turut hadir dalam Kamisan tersebut menyoroti kejadian yang ada di Kabupaten Lumajang. Di mana menurutnya, pemerintah harus hadir dalam hal tersebut. Apalagi, dalam kejadian Semeru (APG, red), ada faktor dari praktek-praktek dari manusia.
Padahal, menurutnya, tambang berizin akan lebih mudah untuk diperiksa dan negara bertanggung jawab untuk penegakan hukum. Serta, menindak aparatur-aparatur dan pejabat yang terlibat.
“Negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum kepada pengusaha tambang. Kejadian ini, memang bencana alam dari atas gunung. Akan tetapi, kejadian tersebut memperburuk keadaan karena ada praktek-praktek dari manusia. Negara harus menindak dan menghukum pada dirinya sendiri. Dalam artian, aparatur-aparatur atau pejabat-pejabat yang ikut mengambil keuntungan dari praktek tambang tersebut,” jelas Haris.
Baca juga :
- Pj Bupati Lumajang Resmikan Logo RSUD Pasirian
- Buka Gerakan Belanja Sayuran di Lahan Petani, Pj Bupati Lumajang Targetkan Peningkatan Harga Jual Sayur
- Dinsos Lumajang Bakal Gulirkan BLT DBHCHT untuk 5.685 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau
- DPRD Lumajang Ingatkan Tim Sukses Pilkada Lumajang 2024 Turut Partisipasi Jaga Kondusifitas
- DPRD Lumajang Lakukan Penetapan Pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi
Ditambahkannya, perusahaan berizin belum tentu juga ‘sah’ dalam pengelolaan pertambangan. Karena, bisa jadi titik koordinatnya (pengelolaan, red) meluas, teknologi yang tidak tepat, hasil tambang berlebihan dan itu semua ruang-ruang kesalahan yang berakibat fatal.
Ketua Paguyuban Peduli Erupsi Semeru (PPES), Nur Kholik (39), dalam kesempatan orasinya di depan Istana Negara, berharap untuk kasus Erupsi Semeru, dilakukan pemetaan terkait wilayah-wilayah dampak bencana tersebut. Khususnya, untuk dua dusun yang ada di Dusun Kamarkajang, Desa Sumberwuluh dan Dusun Kampungrenteng. Karena, kuat dugaan adanya kesengajaan yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan materi serta kerusakan lingkungan.
“Kami berharap, pemerintah pusat memetakan wilayah-wilayah terdampak, khususnya dua dusun di Desa Sumberwuluh. Hal itu, perlu pengkajian data dan keterangan dari masyarakat setempat, sebelum dan sesudah erupsi,” tegasnya. (adi/sit)
- Lumajang3 minggu
Dikawal Ribuan Massa, Paslon Bunda Indah-Yudha Adji Kusuma Mendaftar ke KPU Lumajang
- Lumajang4 minggu
KPU Lumajang Sampaikan Jadwal untuk Pendaftaran Cabup dan Cawabup 2024
- Lumajang4 minggu
Sekda Agus Triyono Lantik Mustajib sebagai Kepala DPMPTSP Lumajang
- Lumajang4 minggu
Pj Bupati Lumajang Rotasi Sejumlah Kepala Dinas
- Lumajang4 minggu
Seminar Strategi Eliminasi TBC, Sekda Lumajang Minta Nakes Kian Proaktif Edukasi Masyarakat
- Lumajang4 minggu
Event South Beach Festival Segoro Topeng Kaliwungu 2024 Lumajang Berlangsung Meriah
- Lumajang3 minggu
Konsolidasi Paslon, Bunda Indah Tegaskan Perubahan Lumajang Harus Signifikan
- Hukum & Kriminal1 minggu
Sekda Lumajang Diperiksa Polda hingga Dua Kali, Buntut Pemeriksaan Dana Bantuan Erupsi Semeru