Berita
Proyek DAK Kandangtepus Lumajang ‘Amburadul’, Dimana Pengawasnya..?
Memontum Lumajang – Pembangunan infrastruktur air minum pedesaan di Desa Kandangtepus Kec Senduro Lumajang diduga tak sesuai aturan. proyek tersebut diperkirakan baru selesai dibawah 50 % sementara yang menjadi syarat dari proyek DAK penugasan harusnya minimal 70 % sehingga sisa anggaran bisa terserap semuanya.
Proyek tersebut seharusnya selesai 8 november 2019 lalu. Informasinya pelaksananya proyek tersebut adalah CV FAST dan menelan anggaran sekitar Rp.780 jutaan dan sepertinya anggaran untuk kelayakan serta uang muka pengerjaan proyek tersebut juga sudah dicairkan. Namun hingga saat ini proyek itu sepertinya sudah tidak dikerjakan lagi.
“Coba konfirmasi ke Dinas PUTR mas, Infonya anggaran Kelayakan dan uang mukanya sudah dicairkan, kalau proyek tersebut tidak segera diselesaikan uang yang sudah masuk ke CV pelaksana harus dikembalikan,” ujar pria yang enggan disebutkan namanya, Minggu (24/11/2019).
Proyek yang bersumber dari DAK Penugasan ini sangatlah dibutuhkan bagi warga setempat karena berhubungan dengan kebutuhan air bersih. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUTR Lumajang, Robich, ketika hendak konfirmasi dikantornya sedang tidak ada ditempat. Menurut rekan kerjanya ia sedang pergi ke dokter. “Tidak ada mas, barusan pamit ke dokter,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Lumajang, Drs Karna Suswandi, saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2019). Mengatakan, pekerjaan terus dikerjakan oleh CV FAST selaku perusahaan pelaksana, tentunya sesuai konsekwensi karena keterlambatannya. “Sesuai petunjuk BPK didenda sesuai aturan yang ada”, katanya.
Karna tidak menjelaskan besaran denda yang harus dibayarkan oleh CV FAST pihaknya akan menjelaskan besaran denda tersebut setelah pekerjaan selesai. “Nanti kalau pekerjaan selesai baru diumumkan, setelah dihitung dari berapa hari keterlambatannya,” jelasnya.
Perlu diketahui Keterlambatan dapat mengakibatkan pemborong (penyedia jasa) atau yang mempunyai proyek, menanggung denda sebesar 1/1000 per hari dan atau maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak. Denda ini sudah diatur dalam peraturan LKPP No. 14/2012. (adi/yan)
- Lumajang1 minggu
Sound Horeg bersama Denny Caknan Bakal Meriahkan Kampanye Akbar Paslon Bunda Indah – Mas Yudha
- Lumajang4 minggu
Wujudkan Sanitasi Aman, Pemkab Lumajang Terima Dukungan Advokasi Perwakilan Unicef
- Lumajang4 minggu
21 Kecamatan Jadi Sebaran Rokok Ilegal, Satpol PP Lumajang Sita 118 Ribu Batang Rokok Ilegal
- Lumajang4 minggu
Penataan Pura Mandhara Giri Semeru Agung Lumajang Kedepankan Infrastruktur Ramah Lingkungan
- Lumajang4 minggu
Ini Alasan Kenapa Kalangan Milenial Harus Pilih Bunda Indah dan Mas Yudha di Pilkada Lumajang
- Lumajang3 minggu
Diduga Lakukan Pelanggaran, Cabup Petahana-Thoriqul Haq Dilaporkan ke Bawaslu Lumajang
- Lumajang4 minggu
Pj Bupati Lumajang Ajak Calon Guru Penggerak Berinovasi sebagai Pelopor Pembelajaran
- Lumajang3 minggu
Datangi Peserta SKD Bagi CPNS, Pj Bupati Lumajang Beri Motivasi dan Semangat